KALIANDA - Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) siap meluncurkan dua program trobosan baru dalam percepatan pelayanan publik. Hal ini juga selaras untuk menopang program 100 hari kerja Bupati Egi-Syaiful.
Dua program terobosan baru itu adalah program percepatan dalam pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Perorangan dan PBG Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta Sistem Informasi Perizinan Online (SipOn).
Kepala DPMPPTSP Lamsel Rio Gismara menegaskan, program percepatan pelayanan tersebut terdapat ketentuan dan SK hasil keputusan bersama tiga Mentri, yakni Mendagri, PUPR dan Perumahan. Serta, diperkuat dengan Perbub untuk membebaskan retribusi PBG masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Trobosan ini tentunya ada syarat-syarat yang sudah ditentukan. Dan kita percepat pelayanan dengan rentan waktu 1 sampai 3 jam," ujar Rio kepada sejumlah awak media, Selasa (11/3/2025).
Dia menerangkan, dalam percepatan program ini pihaknya tengah menyusun SOP yang nantinya dijadikan Perbub. "Kita juga sudah duduk bersama dengan dinas teknis terkait untuk bahas pasal per pasal. Dan nanti kita naikan ke bagian hukum agar cepat dibahas," jelasnya.
Selanjutnya, yang kedua adalah program Sistem Informasi Perizinan Online (SipOn). Program tersebut dibuat untuk mengcover di dalam OSS seperti izin Nakes. Yang meliputi seperti izin Bidan, izin Perawat, Izin Dokter dan itu dilakukan secara offline .
"Karena dulu dilakukan secara offline, maka pemohon datang kemari untuk mengantar berkas. Tapi terobosan baru kita upayakan bisa dilakukan secara online melalui SipOn. Jadi daftar di SipOn buat user, Pasword dan dia juga bisa tracking perizinan yang dibuat sudah sampai dimana berkasnya. Hal itu untuk memangkas jeda waktu hari dari semula 14 hari menjadi 3 hari dan apabila pada kenyataannya bisa selesai satu hari," lanjutnya.
Sedangkan untuk launching nya sendiri, masih kata Rio, akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Dan untuk pertama kali di RSUD Bob Bazar, Rumah Sakit Airan, Rumah Sakit Natar Medika dan Dinas Kesehatan.
"Kita akan libatkan Dinas Kesehatan dalam sosialisasi Aplikasi SipOn, kenapa Dinas Kesehatan, sebab semua organisasi kesehatan, baik dokter, bidan, dan perawat dibawah naungan Dinas Kesehatan. Dan nanti kita akan sosialisasikan mulai dari cara daftarnya," pungkasnya. (red)
