Paslon Nanang - Antoni Kuasai Materi Debat Perdana

 

 

 

KALIANDA - Pasangan calon (Paslon) petahana Bupati Lampung Selatan nomor urut 01, Nanang Ermanto - Antoni Imam tampil sangat baik dengan menguasai hampir seluruh materi dalam debat segmen pertama, pada Pilkada Lampung Selatan yang digelar oleh KPU Lamsel di kawasan wisata NBR Kalianda, Minggu (20/10/2024).

Dalam debat itu, Nanang - Antoni berhasil menguasai berbagai isu strategis yang erat kaitannya dengan program unggulan mereka sebagai paslon petahana. Seperti di bidang Kesehatan dengan berobat gratis, Pendidikan dengan nol anak putus sekolah dari tingkat desa, Program Swasembada Rumah dengan bedah rumah tidak layak huni hingga capaian rasio tertinggi  penerimaan dana perimbangan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2023 hingga mencapai 18,34 persen atau Rp 347, 29 M.

"Ratio PAD terhadap dana perimbangan tertinggi nomor 1 dari 13 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Untuk itu, terus dilakukan upaya meningkatkan penerimaan PAD atau peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan berkreasi dan inovasi demi kesejahteraan masyarakat.

Yaitu antara lain, dengan melakukan pendataan ulang wajib pajak, kebijakan regulasi dengan menerbitkan Perda Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Kemudian untuk meningkatkan realisasi penerimaan dengan membentuk tim penagih pajak lintas sektoral terdiri dari Inspektorat, Pol PP dan Kejaksaan," ujar Nanang Ermanto.

Bahkan, dari salah satu pertanyaan oleh panelis terungkap, jika Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebesar 62,06 atau sangat Inovatif. Kabupaten Lampung Selatan masuk 30 besar atau menempati peringkat ke-28 dari 415 Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk index inovasi daerah. Dan peringkat ke-3 untuk Provinsi Lampung.

"Raihan prestasi Index Inovasi Daerah ini merupakan prestasi bersama seluruh jajaran pemerintah daerah Lampung Selatan. Perlu diketahui, raihan-raihan prestasi yang telah dicapai tersebut tidak lah mudah, mengingat di Lampung Selatan sempat terjadinya 3 peristiwa besar pada 2018 dan 1 peristiwa bersama di 2020," terangnya.

"Yang pertama pada 2018 adalah tsunami birokrasi tata kelola pemerintahan, yang hilang pemimpinnya (OTT KPK), yang kedua terjadinya banjir bandang yang menyebabkan jembatan patriot runtuh tidak dapat diakses warga menuju Pasar Inpres. Kemudian yang ketiga, terjadinya tsunami pesisir yang melanda 3 kecamatan akibat Gunung Anak Krakatau dan Ke-4, adanya Pandemi Covid-19 di awal 2020. Alhamdulillah hingga kini prestasi-prestasi itu baik tingkat provinsi maupun nasional dapat diraih dengan semangat gotong royong," imbuh Nanang.

Kemudian jawaban lugas dan tegas oleh paslon 01, disaat tanggapan 02 kepada 01 terkait dengan masih adanya keluhan masyarakat yang didapatkan oleh paslon 01, terkait dengan pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Administrasi Kependudukan.
Menurut paslon 02, prestasi hendaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Terjadi ketidaksesuaian antara prestasi dengan yang dirasakan masyarakat saat paslon 02 berkeliling di sejumlah desa di Lampung Selatan.

"Prestasi-prestasi tersebut merupakan pengakuan atas kinerja kami (Pemkab Lamsel) oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dengan metode penilaian dan skala tolak ukur yang dilakukan secara ilmiah. Seperti mendapatkan penghargaan insentif fiskal dari pemerintah pusat sebesar Rp18,5 M atas prestasi kami dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting," terang Nanang Ermanto dalam menjawab pertanyaan paslon 02.

Namun demikian, terjadi sejumlah insiden pada segmen-segmen berikutnya, seperti salah kutipan data angka kemiskinan di Lampung Selatan oleh paslon 02 sebesar 12,79%, lalu angka pengangguran sebesar 6,06% dan pertanyaan oleh paslon 02 kepada paslon 01 dengan menggunakan singkatan dan berbahasa asing untuk pertanyaan dengan istilah IOT yang tidak direspon oleh moderator debat, Juwendra Adriansyah.

Tidak itu saja, paslon 02 juga dinilai kerap menjawab pertanyaan dari panelis diluar konteks yang ditanyakan. Seperti pada pertanyaan dari panelis pada segmen ketiga untuk pertanyaan kedua, dimana pernyataan panelis adalah terkait dengan teori kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat, bagaimana paslon 02 dalam upaya peningkatan pendidikan dan akses pendidikan yang setara untuk masyarakat?

Namun jawaban yang diberikan paslon 02 malah bidang ketenagakerjaan, bahwa masalah pendidikan adalah masalah ketersediaan lapangan kerja. Ketersediaan lapangan kerja tersebut kata paslon 02, dilakukan dengan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan- pelatihan. Sedangkan bagi yang berumur dengan pendidikan paket.

Selain itu, paslon 02 juga terkadang memberikan jawaban yang tidak relevan dan subjektif atas pertanyaan paslon 01, yakni pertanyaan : Apa yang dilakukan oleh paslon 02 jika terpilih sebagai bupati dan wakil bupati untuk Program Jaminan Sosial bagi masyarakat Lampung Selatan?

Paslon 02 menjawab, bahwa program PKH dan bedah rumah adalah program dengan anggaran pusat. Yang dilakukan adalah dengan sinergitas dengan presiden dan wakil presiden yang secara pribadi kenal dekat dan kerap berdiskusi. Dengan sinergitas itu, yakni percepatan dan penambahan jumlah peserta PKH.

"Presiden RI adalah presiden seluruh Rakyat Indonesia. Tidak ada korelasinya sinergitas dengan kedekatan secara pribadi dengan pemerintah pusat. Lampung Selatan merupakan bagian dari NKRI, tentunya porsi yang diberikan oleh pemerintah pusat dilakukan dengan cara objektif dan proporsional bukan dengan cara koneksifitas. Yang dibutuhkan dari seorang pemimpin adalah bagaimana kemampuan untuk menggali potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat. Kinerja untuk capaian kinerja," timpal Nanang Ermanto dalam menanggapi jawaban paslon 01.

Di dalam debat juga terungkap, sejumlah inovasi program mendapatkan manfaat bagi masyarakat, seperti pemanfaatan lahan kosong Pantai Kedu dan capaian 1 juta wisatawan yang berkunjung ke Lamsel.
Kemudian Seperti penurunan angka stunting tertinggi diatas rata-rata angka nasional, dimana pada 2018 angka stunting mencapai 43% hingga saat ini hanya tinggal 9,9%.

Kemudian ada program swasembada rumah, atau rumah layak huni, kemudian program swasembada gizi yang memberdayakan masyarakat setempat. Kemudian ada juga swasembada sekolah dan swasembada lingkungan. (red)